Bagian Hukum mempunyai fungsi:

1. penyusunan program dan kegiatan Bagian Hukum;
2. penyiapan bahan pertimbangan bantuan hukum kepada unsur Pemerintah Daerah atas masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
3. pemberian saran, pertimbangan dan konsultasi hukum Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;
4. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam dan di luar pengadilan menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
5. pengoordinasian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
6. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
7. pengoordinasian pelaksanaan penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
8. pengoordinasian penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara;
9. pelaksanaan pembinaan teknis dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. pengoordinasian penyusunan pendapat hukum;
11. pengoordinasian penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
12. pengoordinasian harmonisasi, sinkronisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi serta evaluasi produk hukum Daerah;
13. pengoordinasian pelaksanaan fasilitasi pengesahan produk hukum Daerah;
14. penyusunan penjelasan pimpinan dalam proses penetapan peraturan Daerah;
15. pengoordinasian pengumpulan dan pendokumentasian produk hukum Daerah;
16. pengoordinasian pengumpulan, pendokumentasian dan pemeliharaan dokumen perkara;
17. pengoordinasian inventarisasi produk hukum Daerah;
18. pengoordinasian penomoran dan autentifikasi produk hukum Daerah;
19. penyiapan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
20. pelaksanaan publikasi dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
21. pelaksanaan administrasi, pengarsipan, pemeliharaan dan pemberian layanan produk hukum;
22. pelaksanaan telaahan peraturan perundang-undangan dan penyiapan kebijakan hukum dalam rangka kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
23. pengoordinasian penyuluhan dan/atau pembinaan keluarga sadar hukum;
24. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
25. pengoordinasian pelaksanaan diseminasi/sosialisasi produk hukum Daerah;
26. pelaksanaan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
27. pengoordinasian evaluasi penerapan produk hukum Daerah
28. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
29. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Bantuan Hukum mempunyai tugas:

1. menyusun program dan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum;
2. melaksanakan pemberian bantuan hukum terhadap perkara terkait bidang tugas Pemerintah Daerah;
3. melaksanakan pemberian saran, pertimbangan dan konsultasi hukum Perdata/Pidana/Tata Usaha Negara;
4. melaksanakan penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam dan di luar pengadilan menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah;
5. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka konsultasi hukum dan penyelesaian sengketa;
6. melaksanakan koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. melaksanakan evaluasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia;
8. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan tugas pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. mewakili Pemerintah Daerah dalam penyelesaian perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Pengadilan;
10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan inventarisasi permasalahan hukum yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah;
11. menyiapkan bahan pembinaan teknis dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum;
13. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas:

1. menyusun program dan kegiatan Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
2. menyiapkan bahan harmonisasi produk hukum Daerah;
3. menyiapkan bahan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. menyiapkan bahan Keputusan Wali Kota yang akan ditetapkan;
5. menyiapkan bahan penetapan Peraturan Daerah;
6. menyiapkan bahan penetapan Peraturan Wali Kota;
7. menyiapkan bahan kebijakan Pemerintah Daerah;
8. melaksanakan analisa, kajian dan evaluasi proses penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
9. melaksanakan analisa, fasilitasi, kajian dan evaluasi proses penyusunan produk hukum Daerah;
10. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengesahan produk hukum Daerah;
11. melaksanakan pembulatan dan pemantapan konsepsi produk hukum Daerah;
12. menyiapkan bahan penjelasan pimpinan dalam proses penetapan Peraturan Daerah;
13. melaksanakan sinkronisasi produk hukum Daerah dengan produk hukum lainnya dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
14. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
15. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan Bagian;
2. menyusun program dan kegiatan Subbagian Dokumentasi Hukum;
3. mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum Daerah;
4. mengumpulkan, mendokumentasikan dan memelihara dokumen perkara;
5. menginventarisasi produk hukum Daerah;
6. melaksanakan penomoran dan autentifikasi produk hukum Daerah;
7. menyiapkan bahan penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
8. mempublikasikan dan menyebarluaskan produk hukum Daerah;
9. melaksanakan administrasi, pengarsipan, pemeliharaan dan pemberian layanan produk hukum;
10. menyiapkan telaahan peraturan perundang-undangan dan penyiapan kebijakan hukum dalam rangka kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain;
11. melaksanakan penyuluhan dan/atau pembinaan keluarga sadar hukum;
12. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
13. menyiapkan bahan pelaksanaan diseminasi/sosialisasi produk hukum Daerah;
14. menyiapkan bahan fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan;
15. melaksanakan evaluasi penerapan produk hukum daerah;
16. menyiapkan bahan penyusunan dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
17. melaksananakan ketatatausahaan Bagian;
18. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan Bagian;
19. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
20. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.